DPRD Menyetujui Permintaan Penambahan Dana Sebesar Rp 2.56 T Kepada PT MRT

DPRD DKI Jakarta telah menerima permintaan dari PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta untuk menambah modal guna melanjutkan pembangunan transportasi massal berbasis kereta api. Bahkan, mereka membuka kesempatan untuk mengucurkan dana tambahan sebesar Rp 2,56 triliun.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan ada kemungkinan pihaknya akan memberikan dana permintaan yang diajukan oleh PT MRT Jakarta. Namun sebelum menyetujui, legislatif akan meminta penjelasan tambahan dana sebesar Rp 2,56 triliun.

“Kecenderungan untuk menyetujui adalah karena menurut rencana tata ruang sebelumnya dari Bundaran HI terus ke Kampung Bandan,” katanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (16/5).

Dia juga melihat rencana memasukkan kekurangan dana pada tahap pertama ke dalam pembayaran pada tahap kedua. Oleh karena itu, DPRD DKI Jakarta akan meminta penjelasan tambahan kontrak dana tahap I, apakah itu kontrak tahap addendum I atau digabung dengan kontrak fase II.

“Ada beberapa pertanyaan terkait nilai tukar yang sama, antara waktu kontrak, saat pencairan, dan kapan pelunasan utang tersebut berdasarkan nilai Yen, Dollar, atau Rupiah,” pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT MRT Jakarta William P Sabandar mengatakan dana yang tersedia pada tahap I sebesar Rp 14,18 triliun, sedangkan total kebutuhan dana pada tahap I mencapai Rp 16 triliun. Dengan demikian mereka kekurangan dana sekitar Rp 2,56 triliun untuk menyelesaikannya.

Dia meminta agar dana kurang digabungkan dalam tahap kedua penyusunan anggaran pembangunan. Dimana dana yang dibutuhkan untuk pembangunan tahap II sekitar Rp 22,5 triliun, menjadi Rp 25,1 triliun.

“Seperti yang tercantum dalam Bappenas setara dengan Rp 22,5 triliun, maka usulan baru diperlukan untuk memastikan bahwa dana yang akan kami tanyakan adalah 25,1 triliun,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Selasa (16/5) .

William menambahkan bahwa mereka juga mengusulkan pembangunan kantor di depot Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Meski sudah dianggarkan APBD DKI Jakarta namun tidak dapat mengaksesnya karena terhalang oleh Peraturan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Terbatas (PT) MRT Jakarta .

“Kami minta pembangunan kantor di kawasan depot Lebak Bulus, lalu ganti Peraturan ke 7 dan 8 2013,” pungkasnya.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s