Pansus Angket DPR Dipandang Sebelah Mata Oleh KPK

Panitia penyelidik KPK berencana mengunjungi penjara dan penjara di Pondok Bambu dan Sukamiskin, Bandung. Tidak hanya itu, Pansus juga ingin berkunjung ke BPK. Hal ini terkait dengan proses penyidikan dugaan pelanggaran undang-undang yang tengah disidik DPR kepada KPK.

Selain kunjungan ke penjara dan penjara, panitia penyelidikan KPK juga berencana memanggil dua pengacara. Mereka adalah Profesor Yusril Ihza Mahendra dan Profesor Romli Atmasasmita. Pansus ingin mencari pendapat dan pendapat para ahli untuk memastikan posisi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam lingkup administrasi.

“Memang kita terjadwal, ada masukan kita untuk menjadwalkan memanggil beberapa pengacara, pengacara konstitusi dan ahli hukum pidana untuk didengar oleh panitia pandangan mereka mengenai posisi administrasi KPK sendiri,” kata Komisaris KPK Misbakhun panitia di Gedung DPR, Senin (3/7) kemarin.

Sayangnya, hasil kuesioner panitia ini dianggap satu mata oleh KPK. Sejak awal, KPK menolak keras terbentuknya komite kuesioner di DPR. Bahkan, KPK menolak menghadirkan Miryam S Haryani yang telah ditahan KPK karena kasus informasi palsu dalam kasus korupsi proyek e-KTP.

KPK tidak memiliki pandangan yang tidak signifikan dengan wacana yang akan dilakukan oleh KPK. KPK tidak mau menanggapi manuver oleh panitia khusus.

“Saya pikir tidak perlu penting untuk merespon, KPK lebih baik bekerja maksimal Kami menangani kasus korupsi dan kami tahu banyak pihak yang terganggu oleh kerja KPK dan meminta pembubaran kelemahan dan lain-lain,” Kata juru bicara KPK Febri Diansyah di KPK, Senin (3/7).

Mengenai rencana Panitia Khusus untuk mengunjungi Penjara Sukamiskin dan Rutan Pondok Bambu dimana tahanan perempuan diamankan, KPK mengabaikannya. KPK hanya berpegang pada aturan hukum.

“Saat kita divonis dalam kasus korupsi, itu berarti pengadilan telah mengumumkan dakwaan atau tuntutan KPK telah terbukti dan pihak yang bersalah telah dihukum,” kata Febri.

Demikian pula, dua pengacara akan dipresentasikan. Febri mengatakan, saat ini hanya ingin fokus memberantas undang-undang.

“Bagian KPK tidak dalam konteks meresponsnya, kami hanya akan bekerja sesuai dengan kewenangan KPK, maka biarlah masyarakat melihat seperti apa posisi sebenarnya,” kata Febri.

Febri hanya berharap agar semua pihak akan mendukung upaya anti-korupsi yang dilakukan oleh lembaga anti pangan. Termasuk, katanya, dukungan yang diberikan oleh dosen dan dosen hukum konstitusional menanggapi kuesioner bergulir di DPR.

“Kami berharap semua pihak mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan tidak hanya oleh KPK tapi juga bersama oleh elemen masyarakat lainnya seperti dukungan yang diberikan oleh para profesor atau ada lebih dari 100 guru hukum tata negara dan hukum tata usaha negara, unsur-unsur lain yang memberikan dukungan Untuk pemberantasan korupsi, “jelasnya.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s