Pasal Karet Berbahaya Dalam PErppu Ormas Ditemukan Oleh Yusril

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang alias Perppu No. 2 tahun 2017 tentang pembubaran organisasi massa yang bertentangan dengan Pancasila. Perppu, yang membuat organisasi massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) meradang. Karena itu, HTI adalah organisasi massa yang baru-baru ini menganggap pemerintah bertentangan dengan ideologi negara, jadi harus dibubarkan.

Pengacara HTI, Yusril Ihza Mahendra menilai, pemerintah mengeluarkan Perppu selangkah kembali dari demokrasi. Menurutnya, pemerintah seharusnya tidak bisa membubarkan organisasi begitu saja, tapi melalui mekanisme pengadilan.

“Begitu semuanya diputuskan oleh pengadilan, sekarang bisa dilakukan secara sepihak oleh pemerintah,” kata Yusril saat jumpa pers di kantor DPP HTI, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (13/7).

Yusril juga mengaku telah membaca artikel per artikel dalam Perppu pembubaran organisasi massa Menko Polhukam Wiranto yang didampingi siang ini. Menurut dia, ada artikel karet yang harus diwaspadai agar pemerintah bisa memainkan organisasi sosial.

“Yang sangat mengkhawatirkan kita adalah Pasal 59 ayat 4 yang mengatakan bahwa OMS dilarang membagikan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Dalam penjelasan pada pasal 82 ditetapkan bahwa sanksi pidana setiap orang bukan hanya anggota Dewan tapi juga anggotanya. Jika melanggar Pasal 59, ancaman pidana sampai dengan saat ini, “kata Yusril.

Yusril melihat artikel karet ini, karena secara singkat bertentangan dengan Pancasila. Bertolak belakang dengan apa itu Pancasila.

“Ada beberapa penjelasan, seperti atheisme, fasisme, komunisme, dan sebagainya. Itu hanya sebuah contoh,” kata Yusril.

Yusril menambahkan, sejak saat penafsiran zaman melawan Pancasila berbeda. Dan selalu interpretasinya dimonopoli oleh pemerintah.

“Kami akan memeriksa bab-bab ini dalam beberapa hari ke depan dan kami akan memeriksa mereka ke Mahkamah Konstitusi.” Tidak ada kejelasan dan tumpang tindih artikel ini, “kata Yusril.

OMS yang menghujat agama, katanya, ras dan lainnya juga ada dalam pasal 126 KUHP. Tapi, katanya, sanksi hukumnya berbeda.

“Jadi yang mana yang akan digunakan, jadi ini tidak menjamin kepastian hukum,” tutup Yusril.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s