Revisi Undang-undang Konservsi Ditargetkan Selesai Tahun Ini

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus membahas revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Dalam revisi tersebut akan dibagi tugas dan fungsi masing-masing kementerian, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Pertanian dalam isu konservasi.

Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Herman Khaeron mengatakan revisi itu diperlukan karena undang-undang tersebut sudah tidak mampu lagi menjawab tantangan dan isu konservasi saat ini.

Herman mengatakan, dalam UU No. 5 tahun 1990 disebutkan sebagian besar kewenangan konservasi berada di tangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang juga berisi kawasan konservasi.

Kalau yang diijinkan, lanjut Herman, akan semakin bertabrakan dengan tugas pokok setiap kementerian.

“DPR mengambil inisiatif untuk merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Undang-undang tersebut ingin menempatkan proporsinya mengenai siapa, apa dan apa menurut sektor ini,” kata Herman, di Bogor, Selasa (8/8).

Dia menambahkan bahwa partainya ingin mengikat bahwa UU Konservasi dan Sumber Daya Alam ke depan tidak boleh terkena undang-undang lain, seperti UU Tata Ruang. Herman mengatakan, UU Tata Ruang kini menjadi pedoman perpindahan fungsi kawasan, baik berupa hutan maupun laut.

“Perundang-undangan lain semestinya tidak melebihi UU Konservasi karena ini adalah kawasan lindung, ini adalah kawasan lindung, jadi dalam revisi ini kita mengikat UU Tata Ruang yang seharusnya tidak kalah dengan UU Konservasi,” katanya.

Sejauh ini, lanjutnya, tahapan revisi UU tersebut sudah masuk dalam pembahasan di DPR RI IV dan penyusunannya. Dalam waktu dekat, draft draf akan diajukan dalam sidang pleno.

Herman menargetkan revisi UU No. 5 tahun 1990 akan selesai tahun ini.

“Kami telah melakukan konsultasi publik dengan para ahli, pakar, universitas, dan setiap kementerian terkait dengan revisi Undang-undang tersebut, jika Tuhan menghendaki, tidak ada hambatan yang akan selesai tahun ini,” katanya.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s